REKRUTMEN DAN PENGGUNAAN TENTARA ANAK OLEH KELOMPOK BERSENJATA KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Konflik bersenjata sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah perekrutan tentara anak. Dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina, Rusia melibatkan anak-anak melalui klub patriotik di wilayah pendudukan seperti Luhansk dan Donetsk. Anak-anak ini menerima pelatihan militer, didoktrin, dan dipaksa terlibat dalam konflik, tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Hak Anak. Atas dasar tersebut, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pada rekrutmen dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut hukum internasional dan bagaimana pertanggung jawaban hukum oleh Rusia terhadap anak dalam rekrutmen dan penggunaan tentara anak menurut hukum internasional.
Penelitian terhadap Rekrutmen Dan Penggunaan Tentara Anak Oleh Kelompok Bersenjata ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur secara langsung dan hanya bisa diinterpretasikan melalui deskripsi dan analisis mendalam sedangkan sumber data yaitu menggunakan data sekunder yang berupa kepustakaan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dideskripsikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Hukum humaniter internasional secara tegas melarang perekrutan anak sebagai tentara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta instrument internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 182, dan Statuta Roma 1998. Perekrutan anak sebagai tentara dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang. Negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum internasional atas tindakan pelanggaran hukum atau pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran terhadap norma internasional. Berdasarkan teori tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu, negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan pemulihan kepada korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemuasan. Selain itu, pelaku individu tetap dapat dituntut tanggung jawabpidananya, meskipun bertindak sebagai organ negara, untuk mencegah impunitas.