IMPLIKASI PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2020 TERHADAP HAK MEMILIH WARGA DIBATAS WILAYAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMILU 2024

Penetapan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 menimbulkan implikasi terhadap hak memilih warga di daerah perbatasan pada Pemilu 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk menjamin hak politik warga tetap terlindungi di tengah perubahan batas administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan data kependudukan dan partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Permendagri tersebut terhadap hak memilih warga serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, KPU, dan Disdukcapil dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Empiris, melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap enam informan dari KPU, Disdukcapil, serta tokoh masyarakat di wilayah terdampak. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis hak memilih warga tetap terjamin karena seluruh warga terdampak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, perubahan batas wilayah menyebabkan kebingungan administratif, resistensi sosial, dan keterlambatan pembaruan data kependudukan yang menurunkan partisipasi pemilih. Upaya koordinasi dan sosialisasi oleh instansi terkait sudah dilakukan, namun efektivitasnya bergantung pada penerimaan masyarakat lokal. Kesimpulannya, Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tidak menghapus hak pilih warga secara hukum, tetapi menimbulkan hambatan partisipatif jika tidak diiringi sinkronisasi data, komunikasi publik yang baik, dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal kebijakan.