PERAN DAN KONSEKUENSI DALAM PERSIAPAN PERKAWINAN ADAT DI DESA SOMPAK KABUPATEN LANDAK

Pernikahan adat Dayak Kanayatn di Desa Sompak merupakan proses sosial budaya yang melibatkan keluarga dan komunitas adat, di mana tokoh adat memegang peran sentral dalam menentukan hari baik, menetapkan besaran paningkalan, serta memastikan perlengkapan adat dipenuhi. Keterlibatan tokoh adat muncul secara otomatis tanpa memerlukan izin dari kedua mempelai, karena dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dijalankan. Kondisi ini menimbulkan persoalan utama terkait bagaimana peran tokoh adat dijalankan dalam proses persiapan perkawinan serta bagaimana konsekuensi adat dan hukum muncul apabila arahan tersebut tidak diikuti, terutama ketika nilai adat bersinggungan dengan asas kesepakatan dalam hukum perdata. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus kajian, yaitu:bagaimana peran tokoh adat dalam proses persiapan perkawinan adat Dayak Kanayatn di Desa Sompak dan bagaimana konsekuensi perkawinan adat Dayak Kanayatn ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum nasional. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk peran tokoh adat dalam persiapan perkawinan serta menganalisis konsekuensi hukumnya dalam dua sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris , yang menggabungkan data lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, Dewan Adat, dan keluarga calon mempelai, serta data normatif melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Analisis dilakukan dengan teori pluralisme hukum untuk memahami interaksi hukum adat dan hukum nasional, serta teori perjanjian untuk meninjau kedudukan kesepakatan para pihak dalam perspektif perdata Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga arahan adat tetap diikuti oleh keluarga kedua mempelai, termasuk keluarga dari suku lain. Tokoh adat berfungsi sebagai pengarah adat sekaligus mediator ketika muncul perbedaan pendapat antar keluarga. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan adat dapat menimbulkan sanksi sosial, penundaan prosesi adat, atau penilaian bahwa perkawinan belum sepenuhnya sah secara adat, meskipun secara hukum negara perkawinan tetap dapat berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat Dayak Kanayatn mencerminkan dinamika pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum negara saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat.