SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK TERHADAP PROBLEMATIKA PARKIR LIAR, PREMANISME DAN KEBIJAKAN PENGELOLAANNYA

Problematika Parkir Liar di Kota Pontianak selalu menjadi masalah terkait penarikan pungutan parkir / retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Banyak permasalahan yang terjadi jika parkir liar ini selalu menjamur, seperti penetapan retribusi yang tidak sesuai standar, adanya itikad tidak baik juru parkir yang tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang, dan persoalan lainnya. Pada penelitian ini, persoalan parkir liar tidak terlepas dari adanya pemerasan yang dilakukan oknum juru parkir sehingga dapat dikatakan sebagai premanisme.
Sebenarnya banyak juru parkir liar ini disebabkan karena minimnya akses mereka untuk mengetahui bagaimana prosedural menjadi juru parkir yang resmi. Secara aturan, sebenarnya sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033; Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; serta Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor : 47/DISHUB/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
Problematika ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui studi dalam peraturan perundang-undangan, namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai efektifitas dari peraturan tersebut apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat atau belum. Sehingga tinjauan dalam penelitian ini melihat bagaimana peran Pemerintah Kota Pontianak mengatasi persoalan ini dengan ditinjau dalam Tujuan Pembangunan Berkeelanjutan yang akan menjadi pengarah untuk mencapai keterwujudan ini, sehingga dari mereka yang merasa menjadi juru parkir liar yang tidak resmi, menjadi juru parkir resmi dan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai denga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.