ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH RASAU JAYA BERDASARKAN SAK ETAP PADA PERIODE 2020-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya periode 2020–2024. Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, sehingga penyusunannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih banyak koperasi yang belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi Kabupaten Kubu Raya, dokumentasi laporan keuangan koperasi periode 2020–2024, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya telah menyusun beberapa komponen laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Namun demikian, koperasi belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP karena belum menyusun catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai bagian penting dari laporan keuangan yang lengkap. Hambatan utama dalam penerapan SAK ETAP meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi, minimnya pelatihan, serta keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan laporan keuangan secara lengkap sesuai standar, serta dukungan dari pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pendampingan agar penerapan SAK ETAP dapat berjalan lebih optimal.