ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEKADAU TAHUN 2020

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Dasar Negara, menangani sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Penelitian ini berfokus mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. Putusan tersebut memerintahkan penghitungan suara ulang dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 yang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif, di mana data yang terku