VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DI KELURAHAN PARITMAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Pandemi virus COVID-19 merupakan bencana bagi eksistensi kemanusiaan ibarat pedang musuh yang menghunus sampai ke ulu hati tanpa belas kasihan. Upaya medis telah dilakukan, salah satunya dengan menciptakan vaksin untuk mencegah pertambahan korban meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi dan aturan hukumnya masih belum mencapai apa yang diharapkan. Sehingga untuk mengkaji hal tersebut, diperlukan penelitian dengan tinjauan sosiologi hukum untuk mengungkap alasan terjadinya pro dan kontra vaksinasi, serta solusi hukum praktis yang dapat diterapkan melalui pendekatan asimilasi dan akulturasi untuk mendukung program pemerintah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (mixed methods), dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini, diperoleh bahwa 6 dari 10 orang responden yang terdiri dari 5 Ketua RT dan 1 orang Lurah di wilayah Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, setuju dengan Program Vaksinasi untuk mencegah penyebaran dan meminimalisir dampak COVID-19, sementara 4 orang Ketua RT lainnya berpendapat kurang setuju, tidak setuju dan tidak tahu. Sehingga dari sudut pandang sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetujuan terhadap vaksinasi COVID-19 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah, yang bahkan sudah memiliki dasar dan kekuatan hukum, masih kurang disosialisasikan dengan optimal, sehingga masih ada masyarakat yang kontra tersebut merasionalisasikan vaksinasi sebagai upaya menentang hukum Tuhan dan takut pada efek samping vaksin.