URGENSI PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH

Isu global mengenai berbagai dampak buruk dan resiko berbahaya akibat kekeliruan cara pengelolaan sampah gencar digaungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20. Namun sampai saat ini, kegiatan membakar sampah yang dilakukan secara sembarangan masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kegiatan membakar sampah bahkan ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh negara, berdasarkan Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupeten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Asap hasil pembakaran sampah mengakibatkan pencemaran udara karena dapat melepas zat-zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi yang berakibat buruk bagi kesehatan manusia, seperti iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian. Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi penting dilakukan untuk mengkaji dan memberi solusi atas permasalahan tersebut dari aspek hukum, khususnya hukum pidana, sehingga bermanfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang tercantum pada peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Berdasarkan hasil penelitian, belum dilakukan penegakan hukum, termasuk penegakan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian setempat. Adapun dua alasan urgensi penegakan sanksi pidana terhadap banyaknya pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Pertama, ditinjau dari prevensi umum dalam teori relatif, yaitu mencegah setiap orang agar tidak menjadi pelaku pembakaran sampah. Kedua, ditinjau dari prevensi khusus dalam teori relatif, yaitu mencegah pelaku pembakaran sampah yang telah dipidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui penegakan hukum pidana, jika prevensi umum dan prevensi khusus dilakukan secara optimal, maka diharapkan tujuan peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan yaitu untuk mengurangi darnpak bahaya yang ditimbulkan oleh sarnpah, khususnya sampah yang dibakar, melindungi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun luaran dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah.