PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI JALAN TIDAK RESMI DI PERBATASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dan menjadi tempat persinggahan antara Indonesia dengan negara lain. Walaupun memiliki jalur perdagangan yang besar dan menguntungkan nyatanya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada lintas jalur perdagangan Indonesia ini, Dalam hal ini diperlukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang-barang di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Sarawak Malaysia. Fenomena maraknya kejahatan rokok ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas kelemahan didaerah perbatasan yaitu terdapatnya jalan tidak resmi atau yang akrab disebut dengan jalur tikus. Jalan tidak resmi atau jalur tikus adalah istilah yang digunakan masyarakat perbatasan untuk menyebut jalur yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Jalan Tikus hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, Pendekatan konseptual, Pendekatan Teori.
Penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala – kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.