Anugrah, Nur Isna (2024) PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG. Skripsi thesis, Universitas OSO.
Bab I & V Nur Isna Anugrah (2002021012).pdf
Download (3MB) | Preview
![Bab II, III, & IV Nur Isna Anugrah (2002021012).pdf [thumbnail of Bab II, III, & IV Nur Isna Anugrah (2002021012).pdf]](https://repository.oso.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab II, III, & IV Nur Isna Anugrah (2002021012).pdf
Restricted to Registered users only
Download (625kB)
Abstract
Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona security belt antara Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara border to border untuk gencatan senjata, tidak menempatkan pasukan tentara masing-masing dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara. Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan. Atas dasar tersebut, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan hukum pidana dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.
Penelitian terhadap hukum pidana di zona netral ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji hukum normatif dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dideskripsikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada locus delicti dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar tempus delicti, subjek hukum pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu berdasarkan kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Pidana; Zona Netral; Pos Lintas Batas Negara Entikong. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori 1 |
Date Deposited: | 05 Nov 2024 03:55 |
Last Modified: | 05 Nov 2024 03:55 |
URI: | https://repository.oso.ac.id/id/eprint/41 |