ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 87/PDT/2021/PT.PTK TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA

Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Bukti kepemilikan Hak Milik atas Tanah tersebut yang kuat dan sah secara administratif adalah berupa sertifikat. Sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain.
Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran dan penarikan kesimpulan dari studi kasus putusan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumbersumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim pengadilan tinggi pontianak pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 87/PDT/2021/PT.PTK sudah benar dalam mempertimbangkan sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki dalam memutus perkara ini dalam putusan perkara banding, dalam hal ini mengenai pertimbangan kewenangan absolut dalam amar tentang Eksepsi dimana Pengadilan Negeri Pontianak dapat secara ex officio (karena jabatan) menyatakan diri Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang. Disamping itu dapat pula dilakukan upaya kasasi oleh pihak terbanding jika merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Tinggi yang menerima banding tersebut.