KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksananya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang- Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas lex superior derogat lex inferiori dan asas lex specialis derogat lex generali. Jika dikaji dengan asas lex specialis derogat lex generali maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU a quo. Jika dikaji dengan asas lex superior derogat lex inferiori, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Jika dikaji lagi dengan asas lex superior derogat lex inferiori, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian.Kebijakan hukum pidana berupa sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap UU 6/2011 Tentang Keimigrasian perlu dilakukan. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang pencari suaka, pengungsi, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka tetapi tidak mendapatkan status pengungsi. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, ketentuan pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan untuk mencegah kejahatan transnasional, sehingga perlindungan terhadap kedaulatan Negara Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, dapat terwujud.